H.A.Mapparesa Karaeng Turikale VII Ketua Panitia Persiapan Kabupaten Maros

Oleh Muhammad Makmur Muhammad

Pada tanggal 25 Juli 1956, DPRDS swatantra Makassar memutuskan menggabungkan tiga kewedanaan yaitu Maros, Pangkajene dan Pulau-pulau dengan rencana ibu kotanya “Pangkajene”.

Tanggal 26 Agustus 1956, Rakyat Maros melalui federasi Toddo’Limayya, Lebbo’Tengngae, Gallarang Appaka, Parpol dan beberapa Organisasi Massa mengadakan Konferensi yang melahirkan satu mosi yang mengusulkan “Maros” sebagai Ibu Kota Kabupaten.

Harian Marhaen terbitan pada tahun 1957 menuliskan bahwa mosi hasil konferensi 26 Agustus tersebut dibawa oleh Utusan Maros yang diwakili H.A.Mapparessa Dg. Sitaba (Karaeng Turikale VII) dan H.A.Siradjuddin Dg. Maggading (Karaeng Simbang) menghadap Gubernur Militer Andi Pangerang Petta Rani di Makassar. Pada saat pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2 jam, Gubernur didampingi oleh residen Abd.Razak Dg.Patunru dan Kabag.Otonomi/Desentralisasi.

Resolusi yang diperhadapkan tersebut bertujuan bilamana tuntutan “Maros” sebagai Ibu Kota Kabupaten tidak terpenuhi, maka badan yang telah dibentuk akan memperjuangkan Maros “sebagai kabupaten tersendiri”.

Badan yang dibentuk tersebut dinamakan “Panitia Persiapan Kabupaten Maros”.

Susunan Panitia Persiapan Kabupaten Maros :
Ketua Umum : H.A.Mapparessa Dg.Sitaba (Karaeng Turikale VII.)
Ketua I : A.Abd.Raman Dg.Mamangung (ex.KPN Maros)
Ketua II : Intje Mannambai Ibrahim (KPN Maros)
Penulis I : Djaya Amir Dg.Ngalle (unsur Parpol)
Penulis II : Abd.Bakir Dg.Nai (Peg.Kantor KPN Maros)
Bendahara : A.Abd.Rahim Dg.Manippi (Pengusaha Tembakau Maros)

Pembantu Umum :
– Mangngassengi Dg.Manaba (Penilik SD)
– Mustafa Kamal (unsur Persatuan Guru)
– A.Mardjan Dg.Malewa (Arung Cenrana).
– Abd.Rivai Dg.Marala (Gallarang Sudiang)
– H. Muhaedi (unsur Petan/Nelayan)
– Abd. Salam Tamma’ (cendikiawan)

Tindak lanjut pertemuan tersebut adalah kunjungan Gubernur ke Maros dan Pangkajene pada tanggal 19 Januari 1957 dan secara prinsip tetap pada keputusannya, yakni Ibu Kota Kabupaten adalah Pangkajene.

Pasca kunjungan Gubernur, Panitia Persiapan Kabupaten Maros tetap memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Maros sebagai Kabupaten tersendiri sampai dikeluarkannya Undang2 No.29 Tahun 1959 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II se-Sulawesi.

Pada tanggal 1 Februari 1960, NURDIN DJOHAN dilantik sebagai BKDH TK.II Maros yang pertama.

Sumber:

Facebook Group PAMMAI

3 comments

  1. Bangga juga ada nama kakek saya : ABD RIVAI DAENG MARALA (Gallarrang Sudiang) sebagai salah satu anggota panitia Persiapan Kabupaten Maros. Beliau duduk sebagai Pembantu Umum. Piagam penghargaan kakek masih kami simpan dengan baik. Ketika masih hidup, kakek selalu diundang hadir di acara peringatan ulang tahun Kabupaten Maros.

    Sebelumnya kakek adalah Gallarrang Sudiang (perangkat pemerintahan Kerajaan Gowa). Lalu bergabung ke Kab Maros sebagai Wakil Mandai, juga Kepala Distrik. Demikian sekedar tambahan informasi.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *